Jawaban Jokowi atas kritik terhadap persetujuan 6 ruas tol

Demo tolak jalan tol. ©2012 Merdeka.com/Arie Basuki

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui pembangunan 6 ruas tol baru di Jakarta. Tetapi Jokowi minta syarat yaitu 6 ruas tol baru harus boleh dilewati bus Transjakarta. Kritik atas persetujuan Jokowi terhadap 6 ruas tol baru itu bermunculan. Berikut ini jawaban lengkap Jokowi.


Di negara lain, rasio jalan dan kendaraan kurang lantas ditambah tetapi tetap macet?

Saya bilang kan dua-duanya itu harus jalan, kalau jalannya kurang mesti tambah jalan. Kalau transportasi massalnya kurang yah transportnya tambah. Jadi dua-duanya gak mungkin hanya tambah jalan apalagi jalan tol.

Jadi dua-duanya harus jalan? Iya, harus beriringan. Jadi rasionya itu ditambah. Tapi yang 6 ruas jalan tol memang betul-betul harus dilihat secara detil, artinya kalau untuk mobil pribadi maaf, gak boleh. Harus juga membuat transportasi massal umum.

Apa saja yang boleh masuk?

Yah Kopaja AC sama Transjakarta.

Tetapi di desain awal transportasi hanya 1?

Saya kan ngomongnya kemarin dengan catatan sepanjang jalan itu dipakai untuk transportasi umum massal.

Jadi Halte di jalan tol?

Ya kan untuk transportasi massal, semuanya harus kita masukan. Kalau kemarin gambarannya mmg ada layang, tapi ada shulter-nya. Saya nggak tahu, pelaksanaannya seperti apa, saya maunya dites.

Transjakarta saja yang 5 meter ga ada yang mau naik, itu 20-an meter bagaimana pak?

Lah iya saya ngomong itu, kalau gak bisa ya udah, kan sepanjang dengan catatan, gitu aja kok ribet.

Yang dipastikan?

Yang pertama itu tadi, yang kedua jangan banyak pintu. Saya itu iya dengan syarat-syarat.

Lah itu bukan urusannya Kemen PU, itu itung-itungan ekonomis dengan investor. Kemen PU memberikan izin karena ruas jalannya kurang. Saya juga sama, saya beri dengan catatan. Kalau dihitung secara ekonomis jadi gak jadi. Sekali lagi saya sampaikan saya pro pada transportasi massal, agar elevated bus bisa masuk silakan. Kalau ada tambahan koridor kan masuk, jangan dikomentari terlalu jauh dulu. Saya denger kok dari pakar-pakar, termasuk yang berkicau di Twitter. Lah iya saya juga ngerti, baca.

Mereka bilang bapak nggak pro rakyat kecil?

Lho gak pro gimana, itu kan transportasi massal. Transportasi massal itu untuk rakyat, biar kita bisa nikmati jalan tol. Setiap kepentingan rakyat apapun itu untuk transportasi massal. Berarti rakyat kecil enggak terakomodasi.

Bapak pernah bilang jalan tol lain aja dirubuhin?

Iya karena untuk pribadi.

Kenapa gak untuk pejalan kaki yang dana Rp 42 Triliun?

Nah ini investor seharusnya suruh bangun tol untuk jalan kaki. Kalau APBD dipakai untuk tol, yah ada-ada aja.

Dengan tambahnya ruas jalan tol, akan tambah berapa persen?

Target maksimal kira-kira rata-rata 12an persenlah.

Sampe 5 tahun ini akan sampai berapa?

Nggak tahu, di mana tempatnya untuk nambah.

Kan ada 2 ruas tahap pertama?

Itu yang prioritas. Yang prioritas kalau tol antarkota, yang 2 kota Bekasi-Tangerang. Tapi dengan catatan transportasi massalnya masuk.

Langkah selanjutnya apa?

Gak tahu, saya nanti mau mengundang investornya itu, saya juga gak ngerti investornya siapa. Nanti pakar, pengamat semuanya diundang.

Kalau jalan tol?

Belum ketemu, saya kan baru dengar dari Kemen PU, lho diterangkan dengan catatan, catatan itu jangan ditutup. Kalau perlu kamu block yang gede.

Publik hearing kapan?

Segera

Kurangnya rasio jalan bisa kapan?

Gak ngerti, kalkulasi itu pakarlah.

Di RPJMD ada gak pak?

Yah itu kan masalah teknisnya tapi sampai rute ke terkecil gak hafal. Saya juga gak pernah urusan ke RT dan RW juga.

Lingkungannya? Itu catatan tambahan, nah jadi ada 3 analisis dampak lingkungan harus juga masuk. Kalau gak masuk yah saya bilang sorry. Kalau menyebabkan macet yah tidak dong.

Jadi bisa di-sorry?

Iya. Pertama, transportasi massal masuk. Kedua, Amdal harus oke, ketiga pintu-pintu tidak terlalu banyak menyebabkan kemacetan. Ini syaratnya udah berat. Terus terang saya minta terus masukan-masukan dari siapapun.

Sumber : merdeka.com