Jokowi Tak Tahu Uang Makan Ajudannya Rp 1,5 Miliar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak hafal detail anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Dengan jumlah mata anggaran sebanyak 57.000 item, Jokowi meminta masyarakat memerhatikan anggaran besar dan tak meributkan anggaran yang nilainya kecil.

Pernyataan Jokowi itu dilontarkan guna menjawab besarnya anggaran yang digelontorkan untuk biaya makan ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Anggaran tersebut mencapai Rp 1,5 miliar dan tertera dalam APBD 2013 dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah. Alokasi anggaran ini berada dalam pos anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.

"Enggak tahu saya, dibukain saja. Tolong dicermati (anggaran) yang gede-gede, jangan yang kecil-kecil, saya enggak hafal semuanya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (4/3/2013).

Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Surakarta ini juga membantah dirinya menghabiskan biaya sebesar Rp 500 juta untuk keperluan pidato gubernur. Ke depan, ia berjanji akan meninjau kembali mata anggaran dalam APBD. Bila hasil kajian atau masyarakat menilai itu merupakan hal yang tak efisien, maka ia akan memotongnya.

"Pidato Rp 500 juta, saya enggak ngurusi. Pidato saja enggak pernah, paling cuma semenit-semenit. Ini keterbukaan, kita bisa lihat realisasinya," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis) Sugiyanto mempertanyakan besarnya nilai anggaran untuk keperluan makan ajudan Gubernur DKI Jakarta. "Kita tidak tahu berapa jumlah ajudan, pengawal, dan lainnya, tapi jumlah itu sangat besar karena karyawan yang pegawai negeri sipil (PNS) sudah menerima gaji," kata Sugiyanto.

Sugiyanto juga memberikan contoh, apabila dibagi 12 bulan, artinya uang makan harian para ajudan itu dapat mencapai Rp 4 juta per hari. Ia berharap Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai alokasi uang makan tersebut. "Mengingat masih banyaknya program DKI yang lebih bersentuhan dengan masyarakat," katanya.