PDIP: Jokowi tak pernah hitung-hitungan jam kerja

Perizinan cuti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika berkampanye mendukung pasangan Cagub-Cawagub Jawa Barat, Rieke-Teten menuai polemik. Menanggapi polemik itu, Wakil Sekjen PDIP Eriko Sutarduga mengatakan perizinan tersebut tidak perlu diperdebatkan karena Jokowi berkampanye di hari libur.

"Di hari Sabtu dan Minggu, hal itu bukan suatu hal yang patut dipermasalahkan," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Eriko, selama menjabat sebagai gubernur, Jokowi tidak pernah hitung-hitungan waktu ketika bekerja. Sehingga tidak masalah mempergunakan hari libur untuk mendukung kader partai yang sedang bertarung di Pilgub Jabar.

"Kalau kali ini beliau ingin membantu dalam kampanye Rieke dan Teten, dengan etika yang baik mengajukan cuti karena ke luar daerah. Saya rasa ini hal yang wajar agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang bersih dan jujur," ujar Eriko.

Sebelumnya, Kemendagri telah menyemprit Jokowi karena menjadi juru kampanye pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki di Pilgub Jabar. Kemendagri menilai, langkah Jokowi itu menyalahi aturan sebagai seorang gubernur karena menjadi jurkam tidak izin terlebih dahulu.

Kemendagri menganggap Jokowi telah melanggar PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang izin cuti pejabat daerah. "Dalam PP tersebut diatur bahwa paling lambat mengajukan izin cuti adalah 12 sebelum hari H. Tetapi yang terjadi (Jokowi) baru mengajukan izin cuti sehari sebelumnya yakni Hari Jumat tanggal 15 (Februari) jam 2 siang," ujar Juru Bicara Kemendagri Raydonnyzar Moenek saat berbincang dengan merdeka.com.

Tak hanya soal batas pengajuan cuti, Jokowi juga tidak memenuhi unsur maksud dan tujuan. Dalam surat pengajuan cuti sesuai dengan ketentuan PP di atas harus juga disertakan mengenai jadwal, waktu, dan tujuan kampanye. Namun dalam surat pengajuan cuti yang diajukan Jokowi tidak dijelaskan tentang hal tersebut.

Sumber : merdeka.com